Presiden Afganistan Menentang Pembentukan Pemerintahan Transisi
Menurut laporan IQNA dilansir dari didpress.com, Afganistan, dewan kandidat presiden pada Senin (20 Mei) mengumumkan dalam sebuah konferensi pers bersama bahwa kesinambungan kerja Mohammad Ashraf Ghani (presiden Afganistan saat ini) setelah 22 Mei tidak dapat diterima, dan dia harus mundur dari kekuasaan selama dua hari ini.
Mereka memperingatkan bahwa kelanjutan kegiatan ini adalah ilegal, dan memaksakan kesinambungannya merusak legitimasi sistem dan stabilitas politik negara; pernyataan para kandidat ini menyebabkan reaksi Arg presiden dan menyatakan bahwa rencana pembentukan pemerintahan Transisi dan administatornya menyalahi konstitusi negara ini.
Sementara itu, dewan kandidat pemilu presiden sekali lagi menyerukan pembentukan pemerintahan Transisi, dan para kandidat mengajukan dua proposal kepada presiden, salah satunya adalah Ghani mengundurkan diri, tetapi kandidat presiden tetap atau tetap berkuasa, tetapi mundur dari kandidat.
Perlu disebutkan bahwa Mahkamah Agung Afganistan adalah satu-satunya otoritas penafsiran konstitusional, dan tidak ada yang bisa menafsirkan undang-undang atas kemauannya sendiri, pengadilan ini beberapa waktu lalu memutuskan bahwa kepresidenan negara terus berlanjut hingga pemilihan (presiden) pada 28 september, namun para kandidat tidak menerima suara ini dan mengklaim bahwa suara ini diumumkan karena tekanan pemerintah.
Menurut Pasal 61 Konstitusi Republik Islam Afganistan, tugas presiden berakhir pada 22 mei, tahun kelima pemerintah dan setelah penyelenggaraan pemilu.
Perlu disebutkan bahwa "Junbish-e Guzar" (Gerakan Transisi) dalam sebuah konferensi yang diadakan di Kabul pada Senin sore (20 Mei), dan kandidat presiden menuntut pengunduran Ashraf Ghani dari kekuasaan pada 22 Mei.
Haroon Mutarif, kepala gerakan transisi, menyatakan di konferensi ini bahwa 22 Mei adalah akhir dari kerja pemerintah persatuan nasional, dan Ashraf Ghani harus mundur dari kekuasaan sejak hari Selasa (21 Mei), untuk menunjuk kepala negara guna mengambil urusan negara sampai pemilihan presiden berikutnya.
