IQNA

21:35 - August 14, 2019
Berita ID: 3473359
INDIA (IQNA) - Human Rights Watch (HRW), mengkritik tindakan pemerintah India di Kashmir baru-baru ini, termasuk penerapan larangan hilir mudik dan penangkapan sejumlah besar orang di Delhi yang menuntut banding, Senin (12/8).

Menurut laporan IQNA dilansir dari Anadolu, Direktur Human Rights Watch Asia Selatan, Meenakshi Ganguly mengatakan, sejak sepekan lalu, Kashmir dihadapkan dengan larangan hilir mudik dan para pemimpin mereka ditangkap.

“Sepekan telah berlalu sejak keputusan Parlemen India untuk menghapuskan status khusus otonomi Jammu dan Kashmir di bawah konstitusi dan koneksi telepon, seluler dan internet di Kashmir telah terputus. Demikian juga, masjid utama Kashmir di Srinagar ditutup untuk umat Islam pada hari raya Idul Adha,” imbuhnya.

Ganguly menekankan, ada laporan kekhawatiran sejumlah keluarga bahwa mereka tidak dapat berhubungan dengan sanak famili dan kerabat serta kurangnya akses ke layanan penting di Kashmir.

Menurutnya, pasukan keamanan India menggunakan gas air mata dan senapan terhadap para pengunjuk rasa, serta adanya laporan yang belum dikonfirmasi tentang penangkapan besar-besaran para aktivis Kashmir.

Ganguly menuntut agar pihak berwenang membebaskan tahanan politik sesegera mungkin dan menghapuskan hukum hilir mudik dan mengizinkan akses yang tepat ke media dan pengamat independen serta menghormati hak asasi manusia.

New Delhi mengumumkan pada 5 Agustus bahwa mereka telah menghapus pokok konsesi khusus pemerintah Kashmir yang dikuasai India yang diatur dalam konstitusi negara untuk kawasan ini.

 

http://iqna.ir/fa/news/3834527

 

 

 

Kunci-kunci: India ، Pengawas ، Hak Asasi Manusia
Nama:
Email:
* Komentar Anda: