Krisis Rohingya; Kisah Tiada Akhir Sebuah Genosida
Menurut laporan IQNA, Muslim Myanmar memiliki sekitar 1.300.000 orang, yang membentuk 4% dari total populasi Myanmar. Pemerintah Myanmar menganggap Muslim Rohingya sebagai imigran ilegal yang masuk dari Bangladesh, dan dari populasi ini, sekitar 40.000 orang memiliki kewarganegaraannya.
Kekerasan etnis antara Muslim dan Budha di Myanmar sejauh ini telah menewaskan ratusan orang dan membuat ratusan ribu orang kehilangan tempat tinggal. Pada 2017, tentara Myanmar menyerang kawasan Rakhine dengan dalih melawan "Tentara Pembebasan Arakan" yang beroperasi di Rakhine untuk kemerdekaan Muslim Rohingya dari Myanmar, yang menyebabkan 750.000 Muslim melarikan diri ke Bangladesh. Mereka saat ini berada di kamp-kamp pengungsi di Cox’s Bazar di Bangladesh dan dalam kondisi yang buruk.
Tetapi selama perkembangan ini pada tahun 2017, sekelompok Muslim Rohingya tetap berada di kawasan Rakhine, yang saat ini hidup dalam kondisi yang menyedihkan, sampai baru-baru ini terjebak dalam kondisi pasukan pemerintah yang bentrok dengan tentara Arakan di Rakhine dan dalam kondisi buruk.
Kantor Berita Reuters melaporkan situasi terakhir di Myanmar, yang dirinci di bawah ini sebagai berikut:
Konflik di Myanmar
Ketika pihak berwenang Myanmar mengunjungi kamp-kamp pengungsi Rohingya di Bangladesh pada bulan lalu, mereka memperlihatkan brosur kepada para pengungsi dengan foto-foto perempuan yang mengenakan hijab yang sedang melewati inspeksi dan dengan senang hati menerima kartu identitas. Mereka juga tidak mengisyaratkan perang baru yang terjadi di Myanmar.
Pada tahun 2017, ketika sebagian besar warga Rohingya di barat daya Myanmar dideportasi oleh operasi militer, populasi 200.000 tetap tinggal di kawasan Rakhine, yang saat ini setelah dua tahun kejadian, mereka menghadapi krisis baru.
Pasukan pemerintah Myanmar telah memerangi Tentara Pembebasan Arakan sejak akhir tahun lalu, sebuah kelompok yang berupaya untuk kemerdekaan Rohingya dari Myanmar.
Penduduk lokal di sekitar kawasan Rakhine mengatakan kepada Reuters bahwa karena bentrokan pemerintah dengan tentara Arakan, orang-orang Rohingya dihadapkan dengan ancaman dan serangan dari kedua belah pihak, yang membuat para pengungsi tidak mungkin untuk kembali.
Tentara Pembebasan Arakan
Tin Shaw, seorang penduduk lokal di sekitar Rakhine mengatakan, “Kami dikepung di tengah perang di kedua sisi. Kami belum mendapatkan kemajuan dalam dua tahun terakhir dan kami hanya dihadapkan pada masalah.”
Para inspektur PBB mengatakan operasi militer Myanmar mencakup pembunuhan massal dan pemerkosaan dengan tujuan genosida, tetapi tentara Myanmar telah menolak hampir semua klaim para pengungsi dan menyatakan operasi itu sah dan dalam rangka melawan terorisme.
Upaya Gagal untuk Pemulangan Para Pengungsi
Pemerintah Myanmar telah dua kali berusaha untuk mengembalikan pengungsi Rohingya ke Myanmar, namun tidak ada satupun yang berhasil. Demikian juga pada pekan lalu, untuk ketiga kalinya, pemerintah Myanmar gagal memulangkan 3.500 pengungsi Rohingya.
Direktur kesejahteraan sosial Myanmar, Min Tien, mengatakan: "Langkah-langkah keamanan telah diambil untuk memulangkan para pengungsi dan pasukan keamanan Myanmar akan melindungi mereka, meskipun dalam hal ini militer Myanmar belum berkomentar."
Para pengungsi Rohingya di kamp-kamp Bangladesh berkomunikasi dengan kerabat mereka melalui telepon, dan sekarang setelah internet terputus, tidak ada dari mereka yang mau kembali ke Rohingya. "Karena kurangnya keamanan, sebagian besar Muslim Rakhine ingin melarikan diri. Pemerintah, yang tidak dapat menangani populasi kecil yang tersisa di Rakhine, bagaimana mungkin akan dapat membantu ratusan ribu pengungsi," kata seorang warga setempat di Rakhine.
Tidak Ada Informasi yang Memadai
Pihak berwenang di Myanmar telah melarang wartawan dan organisasi HAM memasuki provinsi Rakhine dalam upaya mencegah kerusuhan dan telah menutup daerah itu. Meskipun sulit diperoleh, terlepas dari keterbatasan ini, Reuters telah berbicara dengan puluhan Rohingya di utara dan di pusat markas propinsi Rakhine dan pengungsi di Bangladesh.
Beberapa dari mereka melaporkan ledakan dan mortir di daerah berpenduduk Muslim, serta intimidasi pejuang di kedua sisi konflik. Mereka mengatakan akan melarikan diri ke Bangladesh jika mereka bisa, tetapi sekarang rute yang sebelumnya digunakan untuk keluar menjadi tidak aman.
Menurut laporan Badan Pengungsi PBB, lebih dari seribu pengungsi Rohingya telah berkemah di Bangladesh sejak Januari. Sebagian besar pengungsi Rohingya di kamp-kamp di Bangladesh bersedia untuk kembali ke Myanmar dalam kondisi tertentu, termasuk kewarganegaraan, keamanan, dan kondisi kehidupan mereka.
Meskipun banyak orang Rohingya telah tinggal di Myanmar selama berabad-abad, namun mereka tidak mendapatkan kewarganegaraan dan menjadi subyek pembatasan paling keras yang memaksa mereka untuk tinggal di kamp dan daerah-daerah pedesaan.
Terjebak di Tengah-tengah Konflik
Tentara Arakan telah berjuang selama berabad-abad untuk kemerdekaan wilayah Rakhine, yang sebelumnya merupakan wilayah merdeka. Warga Rohingya yang masih tinggal di daerah itu mengatakan mereka terjebak di tengah-tengah bentrokan antara tentara Arakan dan pasukan pemerintah.
Penduduk setempat mengatakan pasukan pemerintah memerangi gerilyawan yang berkemah di desa-desa Muslim di utara Rakhine. Mereka juga mengatakan pasukan pemerintah meminta penduduk desa untuk memberi makan dan membimbing mereka, yang membuat penduduk desa mendapat hukuman tentara Arakan.
"Jika tentara ingin kami menginap, kami harus menerimanya," kata seorang warga di Rakhine. Penduduk lokal lainnya mengatakan: "Setelah tentara meminta saya untuk membimbing mereka, saya menerima telepon dari nomor anonim yang mengatakan bahwa siapa pun yang akan membantu pasukan pemerintah akan mengetahui konsekuensinya." Kami akan membunuhmu dan membakar desamu.
Penduduk setempat lainnya juga mengatakan bahwa pada awal Agustus, dua orang Rohingya tewas karena mengawal pasukan pemerintah.
Seorang warga Muslim lainnya di daerah itu juga mengatakan: “Kami terjebak di antara dua kelompok. Kami telah meninggalkan desa kami tiga kali sebelumnya.” Lebih lanjut ia mengatakan bahwa pemerintah tidak dapat mengendalikan daerah tersebut.
Juru bicara militer Arakan, Khaine Thu Kha menyangkal pembunuhan warga sipil dan menyalahkan pasukan Myanmar karena membunuh mereka. "Kami tidak membunuh warga sipil, tetapi tentara Burma menangkap dan membunuh mereka, dan sejauh ini banyak hal telah terjadi," katanya.
Krisis Makanan dan Obat-obatan
Banyak orang Rohingya mengandalkan bantuan kemanusiaan internasional untuk perawatan medis dan pasokan makanan sejak meletusnya kekerasan pada 2012, yang memaksa mereka untuk memasuki kamp-kamp, yang telah berkurang secara drastis sejak tentara Arakan bentrok dengan pasukan pemerintah.
Seorang warga setempat mengatakan mereka menerima makanan dari lembaga itu untuk yang terakhir kalinya pada bulan Mei.
Direktur eksekutif pengawas hak asasi manusia Myanmar, Kyaw Win yang mengawasi krisis Rohingya, mengatakan telah didapatkan laporan tentang bahan peledak yang ditanam di jalan dekat pinggiran desa Rohingya.
Dalam pernyataan bersama pekan lalu, 61 LSM, termasuk Save the Children dan Aksam, mengatakan tidak ada kemajuan signifikan yang dicapai di bidang kebebasan atau hak asasi manusia Muslim Rohingya di Myanmar. Sementara itu, peningkatan kekerasan dalam beberapa waktu terakhir telah memperburuk kekacauan di utara dan pusat propinsi kawasan Rakhine.
http://iqna.ir/fa/news/3838047
